Thursday, January 31, 2013

JUMLAH GURU SERTIFIKASI DI PURBALINGGA

Data dari PGRI Kabupaten Purbalingga, jumlah guru sertifikasi :
Tahun 2010 sebanyak 2.455 guru
Tahun 2011 sebanyak 779 guru
Tahun 2012 sekitar 600 lebih guru.
Jumlah itu dari total jumlah anggota PGRI se kabupaten Purbalingga sebanyak 7.447 guru.

DIKLAT KHUSUS BAGI YANG GAGAL UKA

Uji Kompetensi Awal (UKA) dan PLGP dikomando oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP-PMP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pihak BPSDMP-PMP Kemendikbud telah menandatangani kontrak pelaksanaan PLPG dengan seluruh LPTK (Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan). Ikatan kontrak ini perlu mengingat LPTK adalah pihak yang terlibat teknis dalam pelaksanaan PLPG.

Setelah kontrak kerja ini diteken, selanjutnya seluruh guru peserta PLPG siap untuk dididik dan dilatih. Durasi PLPG ini ditetapkan 90 jam dan akan berlangsung selama sembilan hari. Dalam pelaksanaan PLPG seluruh guru atau peserta tidak dipungut biaya. Selain itu, akan disiapkan di penginapan di masing-masing LPTK. Beberapa kampus negeri sudah ditunjuk LPTK untuk menjalankan PLPG dengan sukses. Misalnya di Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Malang, dan Universitas Negeri Surabaya.
Diakhir masa PLPG, akan dilakukan ujian kompentensi akhir. Bagi peserta yang lulus, akan mendapatkan sertifikat pendidik professional dan berhak memperoleh tunjangan profesi pendidik (TPP). Bagi yang belum lulus, harus mengikuti PLPG susulan.
Tidak ada ketentuan kuota jumlah peserta PLPG yang lulus dan mendapatkan sertifikat. Pihak BPSDMP-PMP sudah menetapkan passing grade tertentu untuk kelulusan PLPG.

Sementara bagi calon peserta PLPG yang gagal UKA, Kemendikbud sudah menyiapkan beberapa langkah. Diantaranya, merancang seluruh guru yang tidak lulus UKA akan mengikuti diklat khusus.

Jika guru yang tidak lulus UKA tadi berhasil lulus diklat khusus, maka tahun depan yang bersangkutan tidak perlu ikut UKA kembali. Para guru ini bisa langsung ikut PLPG periode 2013. Sebaliknya bagi yang tidak lulus diklat khusus tahun depan harus ikut UKA lagi sebagai saringan masuk PLPG.

Sumber :  lpmpjateng.go.id

KRITERIA SERTIFIKASI GURU

Kriteria yang dipersyaratkan guru yang belum sertifikasi
 
Pertama, Prosedur.
Dengan tetap menjunjung tinggi khusnuzon alias baik sangka, yakinlah bahwa Kemdiknas beserta LPMP dan Dinas Pendidikan sebagai kepanjangan tangannya di daerah telah, sedang, dan akan bekerja berdasarkan prosedur yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan, meski tetap terbuka peluang missmanagement.

LPMP Jawa Tengah sebagai Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan di provinsi ini masih bekerja sesuai dengan nama yang disandangnya.

Berdasarkan pengamatan dan kasus-kasus insidental yang ditemui di lapangan, titik rawan perbedaan pemahaman prosedur sertifikasi guru (sergur) terkonsentrasi pada masalah masa kerja, usia dan pendidikan. Satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah bahwa kebijakan sergur tidaklah statis. Meski Undang-undang dan atau Peraturan Pemerintah sebagai payung hukum (mungkin) tak berubah, kebijakan lebih teknis yang diterjemahkan dalam Peraturan atau Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, atau dalam produk hukum lain di bawahnya, tetap mesti diperhatikan oleh guru.

Misalnya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional alias Kepmendiknas Nomor 052/P/2011 yang ditandatangani pada 25 Maret silam, yang merevisi Kepmendiknas Nomor 126/P/2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi Guru dalam Jabatan. Perubahan terpenting dalam Kepmendiknas tersebut antara lain menghapus diktum ketiga Kepmendiknas Nomor 126/P/2010 sehingga biaya penyelenggaraan PPG bagi guru dalam jabatan dibebankan pada anggaran Kemdiknas. Perubahan penting lainnya, menurut Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas, Supriadi Rustad, adalah merevisi kuota LPTK penyelenggara PPG tahun 2010, 2011, dan 2012 menjadi kuota tahun 2011, 2012, dan 2013 (Suara Merdeka, 7 April 2011).
 

Kedua, Realistis
Sebagai sebuah program mulia yang didesain untuk meningkatkan kualitas guru secara berkesinambungan yang diharapkan akan berdampak positip terhadap kualitas kinerja dan proses kegiatan belajar mengajar yang pada akhirnya akan bermuara pada kualitas pendidikan secara umum, program sertifikasi guru bukanlah sebuah program instan. Ia terkait dengan kebijakan pemerintah, jumlah guru yang tidak sedikit, dan yang pasti, ketersediaan anggaran. Dari sisi waktu, jelas program tersebut tidak akan selesai sekejap mata.

Realita seperti inilah yang mesti disikapi secara bijak. Program sergur yang terkait dengan ketersediaan anggaran dan jumlah guru yang melimpah jelas memerlukan waktu dalam segala prosesnya. Disinilah pentingnya ketersediaan bekal kesabaran dalam menunggu giliran.

Ketiga, Memberdayakan organisasi profesi yang ada.
Beberapa organisasi profesi guru berkomitmen dalam menyampaikan informasi akurat, menyuarakan aspirasi, menggelar forum diskusi, dan kegiatan-kegiatan sejenis terkait program sergur. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Guru Indonesia (IGI), dan banyak lagi lainnya adalah beberapa organisasi profesi guru yang dapat diikuti dan diberdayakan. Mayoritas menyediakan fasilitas layanan keanggotaan online sehingga anggota tidak terikat ruang dan waktu. Juga tidak sedikit para pendidik dan tenaga kependidikan yang mendedikasikan waktu dan ilmunya di dunia maya yang setia mempublikasikan info aktual pendidikan serta bermurah hati mengirimkannya langsung ke email kita secara gratis, misalnya Akhmad Sudrajat, Tunas 63, Asosiasi Guru Penulis Jawa Tengah, dan masih banyak lagi.

Terakhir, luapan kekecewaan tersebut seyogyanya bisa dimaknai sebagai masukan sekaligus kritikan berharga bagi rekan-rekan guru yang telah lolos sertifikasi. Amanat berat dan berharga yang mengiringi selembar sertifikat profesi beserta tunjangan sertifikasinya semoga benar-benar dapat diemban dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi dengan penguasaan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang terintegrasi dalam kinerja guru, sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Karena, sesungguhnya, pertanggungjawaban tertinggi bukanlah kepada Kepala Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan, Bupati/Walikota, Ketua LPMP, atau bahkan Menteri Pendidikan Nasional; tetapi kepada Tuhan yang tak pernah tertidur sedetik pun.

Sumber : http://lpmpjateng.go.id

PENCAIRAN TUNJANGAN PROFESI GURU TAHUN 2013

Pencairan Tunjangan Profesi Guru 2013

Penantianmu Sang Guru.....  Kabar bagus terkait proses pencairan tunjangan profesi guru di tahun 2013 , semoga kabar baik segera bisa terealisasi. Mari kita simak berita Pencairan Tunjangan Profesi 2013.

JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengungkapkan, mulai tahun depan dana tunjangan profesi guru yang sebelumnya disalurkan melalui dekonsentrasi akan diambil alih pusat dan penyalurannya langsung ditransfer kepada guru.

"Dana tunjangan guru yang tahun lalu didekonsentrasikan, tahun 2013 ditarik, langsung serahkan kepada guru. Sehingga mengurangi mata rantai penyaluran," kata Mohammad Nuh di Jakarta, Jumat (28/12).

Mengenai adanya tudingan dari FITRA yang menyebut dana profesi guru kerap diendapkan sehingga menguntungkan kalangan birokrat di daerah, Nuh enggan menanggapi. Namun dia memastikan, ke depan penyalurannya akan diawasi secara ketat.

"Saya tidak bermain di wilayah dugaan (diendapkan), tapi tahun depan Inspektorat besama Kementrian akan mengawasi proses pencairan anggaran, kapan cair, kapan ditransfer ke guru," jelasnya.

Mekanisme Pencairan Tunjangan Profesi 2013

Ditambahkan dia, proses transfer langsung dari pusat ke rekening guru tidak akan sulit karena Kementrian sudah memiliki rekening guru. Nah, begitu syarat-syarat pencairan sudah lengkap, maka langsung ditransfer.

Sementara itu Ketua PGRI, Sulistyo tidak mau menanggapi masalah dugaan pengendapan dana profesi guru, walaupun dia kerap mendapat kabar banyak daerah yang tidak mencairkan dana profesi walaupun dana tersebut sudah dikirim oleh pusat ke daerah.

"Saya tidak ikutan berpendapat apakah diendapkan atau tidak. Yang jelas memang ada dana yang sudah turun ke daerah, tapi tidak dicairkan untuk guru," ujar Sulistyo sembari mengatakan, jika memang pemerintah pusat akan mengambil alih, dia memastikan guru tidak akan menolak.

Sumber : http://info-sertifikasi-guruku.blogspot.com dari http://www.jpnn.com/read/2012/12/28/152177/Tunjangan-Profesi-Langsung-Ditransfer-ke-Guru-