Thursday, April 25, 2013

SK Tunjangan Sertifikasi Guru Segera Terbit

Waktu terus berjalan. Hari berganti hari yang semakin mendekat pergantian bulan. Janji pemerintah yang dinanti. Penantian Sang Guru akan adanya rezeki yang tak kunjung datang juga. Mungkin bukan hanya sang guru, tetapi keluarga juga ikut bersabar menunggu dan terus bertanya : Kapankah akan cair ?
Di beberapa daerah mungkin sudah dicairkan. Tetapi banyak juga yang belum cair ....
     Banyak berita di media massa maupun online prihal pencairan dana sertifikasi tahun 2013 yang akan dilakukan pada bulan April 2013. Namun ternyata banyak kendala yang dihadapi pemerintah pusat untuk segera merealisasikan dana tunjangan tersebut ke guru penerima. Dari pendataan online yang dilakukan banyak guru yang belum ber SK atau belum memenuhi syarat. Padahal secara kenyataan di lapangan seluruh guru yang bersertifikat sudah pasti telah memenuhi syarat jam mengajar sebagai guru dan seharusnya tidak terjadi penundaan  penerimaan SK untuk pencairan tunjangan profesi.
      Sudah zamannya. Era teknologi canggih telah memaksa berbagai pihak, terutama pemerintah pusat untuk membuat jalur akses kemudahan informasi bagi seluruh masyarakat. Keakuratan data pokok pendidikan di seluruh Indonesia yang sangat luas sudah mutlak diperlukan tetapi membutuhkan proses. Terkadang mungkin para insinyur yang menangani menemui problem dan harus kerja ekstra keras untuk perbaikan. Para pengakses sendiri seringkali mengalami problem loading  atau error. Mungkin sinyalnya tidak ada atau pulsa modemnya habis atau hal lainnya yang menimbulkan tanda tanya. 
     Pendataan online yang dilakukan sekarang mungkin berbeda dengan pendataan secara manual yang simpel dan minim problem loading. Pendataan online untuk tunjangan sertifikasi sudah berlaku bagi guru jenjang pendidikan dasar. Sedang untuk jenjang menengah masih manual.
      Pada dasarnya, pendataan online ini suatu hal yang sangat positif untuk ke arah yang lebih baik. Data pokok pendidikan di Indonesia akan terpantau dengan baik, sehingga sasaran segala pembiayaan di bidang pendidikan akan lebih tepat. Akan tetapi, banyak yang berharap, hendaknya jangan hanya gara-gara belum validnya data guru di pendataan online menimbulkan keterlambatan penerbitan SK untuk pencairan tunjangan profesi guru di jenjang dikdas.
***Tetaplah update data. Silahkan cek data di P2TK Dikdas. Semoga lancar.
Kalaupun pencairannya tidak bulan sekarang yang telah direncanakan, masih ada pekan bulan berikutnya.
Rezeki sudah ada yang mengatur, walau jalannya berkelok-kelok.

Saturday, April 06, 2013

Update Data Pokok Pendidikan ( DAPODIK ) yang meresahkan

    Saat ini dunia pendidikan, terutama para pendidik sedang mengalami keresahan sehubungan dengan adanya pendataan secara online. Akses yang sulit di situs cek data. Bisa akses tetapi ternyata datanya tidak valid alias tidak oke. Hal itu mungkin terjadi karena adanya ribuan data yang masuk baru diterima via aplikasi dan tengah di cek konversi. Jika sudah oke statusnya nanti berubah menjadi berhasil diproses dan tidak ada perubahan.
Mari kita simak berita yang mungkin bisa meredakan gejolak keresahan dalam diri Sang Guru
 
JAKARTA. 
   Pengumpulan data pokok pendidikan (da­podik) yang dilakukan secara online oleh pemerintah menimbulkan keresahan baru bagi para guru. Sebab, data tersebut tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, namun tetap dijadikan dasar pembayaran tunjangan profesi.
       ”Sekarang ada tunjangan profesi yang berdasarkan dapodik, tapi sayangnya data itu tidak sesuai dengan fakta. Banyak guru yang mengajar lebih dari 24 tidak terekam. Banyak pula guru yang mengajar di sekolah lain tapi juga tidak terekam,” kata Ketua Umum PB PGRI Sulistiyo, di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, pembayaran tunjangan profesi guru yang didasarkan atas dapodik tersebut sudah berlaku bagi guru-guru yang mengajar di jenjang pendidikan dasar.

Perbaikan Data
       Adapun untuk guru yang mengajar di jenjang pendidikan menengah, pembayaran tunjangan profesinya belum menggunakan dapodik online, masih berdasarkan perhitungan manual.
Meski demikian, Sulistiyo menyatakan mendukung upaya pemerintah untuk memperbaiki data-data yang terkait dengan pendidikan, yang meliputi data sekolah, siswa, dan guru. Data-data tersebut menjadi sangat penting untuk pengembangan dan pembangunan sektor pendidikan yang lebih baik.
       ”Kami mendukung adanya dapodik. Tapi jangan sampai guru, siswa, dan sekolah justru dirugikan hanya karena sistem dapodik belum mampu mengakomodasi berbagai persoalan,” tegas anggota DPD RI itu.
Untuk itu, PGRI meminta pemerintah untuk membat solusi atas sejumlah permasalahan yang belum terakomodasi dalam dapodik tersebut. Seperti jumlah jam mengajar guru pendidikan dasar yang tidak terekam karena mengajar di sekolah lain.
       ”Dapodik itu harus disusun dengan baik dan harus dikawal. Jangan sampai ada yang diru­gikan, terutama guru. Dinas Pendidikan juga harus mengakomodasi persoalan itu secara manual,” harap Sulistiyo.
 
Sumber : www.suaramerdeka.com